SUARAWONUASULTRA.COM, ANDOOLO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), menindak lanjuti hasil rapat di Balai Desa Laeya 31 Juli 2019 lalu terkait dugaan penyerobotan lahan, yang dilakukan oleh PT. Merbau, Selasa (6/8).

Anggota DPRD Konsel, melakukan kunjungan lapangan ke PT. Merbau, untuk mengumpulkan bukti penentuan titik koordinat, melalui pengukuran GPS.

Dikatakan Ketua Komisi I DPRD Konsel, Tasman Lamuse, bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung adanya investasi, untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi menekankan agar lahan-lahan masyarakat yang bermasalah ini, untuk diselesaikan dulu jangan langsung digusur.

“Saya minta kepada PT. Merbau, supaya bisa melihat mana lahan masyarakat yang belum diselesaikan, supaya dituntaskan,” tegasnya.

Perwakilan PT. Merbau, Gusti menerangkan bahwa, pihak perusahaan telah mengikuti semua ketentuan yang ada, sesuai dengan BAP dan titik koordinatnya.

“Lahan yang dipermasalahkan itu titik ini (samping pos 2) lahan pak Dasrin, kami punya bukti bahwa sudah diganti rugi dalam bentuk plasma 5,7 Ha lengkap dengan foto, titik koordinat yang difoto saat itu kami tidak mengarang” jelasnya.

Lanjut Gusti, pihak perusahaan mengikuti semaksimal mungkin rel-rel yang ada, dan merasa tidak melanggar tapi malah kejadiannya seperti ini, malah pak Mansyur salah satu pemilik lahan tidak mengakui pernah menjual lahan, padahal saat dipetakan waktu itu jelas.

Apa yang disampaikan Gusti, langsung ditepis oleh Mansyur, yang mana dirinya tidak mengakui pernah menjual lahan yang dipermasalahkan saat ini, dia mengakui pernah menjual lahan tapi lahan yang lain yaitu didekat perbatasan Desa Lerepako dan Desa Laeya.

Sementara itu, Dasrin mengakui bahwa lahan miliknya telah digusur tepat berada disamping pos 2, luas lahan yang dimiliki 2 Ha yang telah tergusur 1 Ha yang didalamnya terdapat berbagai jenis tanaman hidup.

“Saya yang bagikan ini tanah-tanah keluarga dan pada saat terjadi transaksi penjualan, Mansyur mengukur kasih cat keliling dengan lahan saya juga, tapi begitu turun perusahaan ambil titik koordinat tidak dipanggil Mansyur, ditelfon saja disuruh kerumah Pak Desa untuk terima uang tidak sama-sama tentukan titik koordinat, perusahaan saja yang simpan dimana itu titik koordinat,” ungkapnya.

Menengahi hal tersebut salah satu Anggaota Dewan Konsel Binmas Mangidi, mengatakan bahwa, semua produk SKT dikeluarkan itu ada tanda tangan Kepala Desa dan Camat, jadi dapat diakui kelegalannya.

“Jadi yang paling penting kita ambil dulu titik koordinatnya, supaya ada sampel pembanding dengan wilayah yang dijual Pak Mansyur atas dasar itu baru kita ambil tindakan selanjutnya,” terangnya.

Senada dengan itu, Tasman Lamuse mengatakan kepada masyarakat untuk bersabar menunggu segala proses penyelesaian permasalahan ini, agar ditemukan solusi yang baik untuk kedua bela pihak.

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, jadi ini lahan masyarakat tolong dipasang patok agar memudahkan dan tolong bersabar menunggu proses penyelesaian,” tukasnya.


Reporter : 54PU

Publisher : ASTA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here